Pertemuan 9 E-Government

Definisi E-Government

Menurut Norris D.F.Fletcher Definisi E-Government ialah Layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Tahapan E-Government

• Implementasi: memperkenalkan kemunculannya pd masyarakat 
• Pengembangan: situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis
• Interaktif : user bisa mengunduh form, berkomunikasi melalui email maupun real-time chat
• Transaksional: user bisa membayar layanan secara online
• Full-electronic: e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan

Tujuan Implementasi E-Government

• Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
• Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
• Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan

Sasaran Pembangunan E-Government

• Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau
• Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
• Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan
• Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Menuju E-Government

Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah:

• Pelayanan Masyarakat
• Kepegawaian
• Keuangan Daerah
• Pengelolaan Aset
• Dan sebagainya

Kerangka Arsitektur E-Government

Salah satu kata kunci e-Government adalah pemanfaatan ICT. İni artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasil sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan:

• Penggunaan Internet 
• Penggunaan Infrastruktur Telematika
• Penggunaan Sistem Aplikasi
• Standarisasi Metadata
• Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik

Jenis Jenis Arsitektur E-Government

Menurut Indrajit (2002), terdapat beberapa jenis relasi E-Government, yaitu sebagai berikut

• Government to Citizen / Government to Customer (G2C)
  
• Government to Business (G2B)
• Government to Government (G2G)
• Government to Employees (G2E)

Hambatan E-Government

• Infrastruktur yang Mahal dan Belum Memadai

Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon,  atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan untuk keperluan ini.

• Tempat Akses Yang Terbatas

Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat  bergotong-royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum. Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan dan tempat-tempat umum lainnya.

 

Strategi Pengembangan E-Government

 

Sebagaimana dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government, terdapat beberapa strategi pokok pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas.
2. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik.
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
4. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5. Pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat.
6. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Permasalah E-Government di Indonesia

• Knowledge Level: Hanya beberapa pejabat pemerintahan yang mengerti apa itü e-Government.
• Organizational Level: Adanya sistem sentralisasi di pemerintahan membuat tidak bisa mendelegasikan kekuasaan untuk pengambilan keputusan.
• Financial Level: Terbatasnya dana untuk pengembangan e-Government dan pengembangan sistem berbasis proyek tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-Government itü sendirl
• Legal Level: Infrastruktur hükum untuk mendukung e-Government belum sepenuhnya diterapkam
• Management Level: Proyek-proyek e-Government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. 
• Technical Level: Keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap eGovernment.